Musrenbang, Kebanyakan Desa Usulkan Infrastruktur

KUNINGAN – Saat ini di berbagai kecamatan sedang dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahun 2022 tingkat kecamatan. Sayangnya, rata-rata desa/kelurahan lebih banyak mengusulkan infrastruktur.

Salah satunya seperti musrenbang tingkat Kecamatan Mandirancan, yang telah dilaksanakan, Selasa (26/1). Musrenbang tersebut dihadiri langsung camat setempat beserta seluruh unsur muspika, termasuk juga para kepala desa se-Kecamatan Mandirancan.

Mengingat masih dalam pandemi Covid-19, pihak lainnya dalam musrenbang tersebut dilakukan secara virtual melalui zoom meeting. Sehingga yang hadir secara langsung terbatas, bahkan dibagi menjadi 3 ruangan.

“Tim monitoring dari Bappeda pada musrenbang itu secara virtual. Jadi, mereka tidak hadir di Mandirancan, tetapi melalui zoom saja. Mereka memonitoring kegiatan musrenbang di Kecamatan Mandirancan,” kata Hj Neneng Hermawati SE MA, anggota DPRD Kuningan dari Dapil II kepada Radar Kuningan, kemarin (27/1).

Sebagaimana diketahui, kata Neneng, musrenbang dilaksanakan sebagai awal masuknya usulan-usulan semua kegiatan dari desa/kelurahan. Dari agenda yang sudah direncanakan, usulan-usulan tersebut diinput sejak 4-23 Januari 2021.

Dijelaskan, pembukaan pramusrenbang dilaksanakan 22 Januari 2021 lalu secara virtual oleh Bappeda dan pimpinan daerah (bupati dan wabup). Yang saat ini sedang berlangsung adalah musrenbang tingkat kecamatan, diawali dari tanggal 25 Januari hingga 4 Februari 2021 mendatang.

“Tim monitoring Bappeda terbagi 4 tim, yang akan memonitor kegiatan musrenbang di 32 kecamatan. Selama seminggu ini harus dilaksanakan sampai tanggal 4 Februari 2021,” jelasnya.

Selanjutnya, kata anggota Fraksi PKB ini, dari musrenbang kecamatan tersebut akan dibawa ke forum konsultasi publik, atau rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, akan dilaksanakan pada Minggu pertama Februari 2021 oleh Bappeda Kabupaten Kuningan.

“Jadi, untuk perencanaan di tahun 2022, intinya bahwa tahap perencanaan APBD itu berlangsung kurang lebih satu tahun. Dimulai dari 4 Januari kemarin, nanti sampai ketuk palu APBD itu di bulan Desember. Jadi, sangat panjang sekali, karena kita harus mengikuti SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang sudah ada, mengikuti aturan. Makanya perencanaan itu satu tahun direncanakan,” jelasnya lagi.

Selanjutnya, masih kata Neneng, dari perencanaan setelah ketuk palu dan setelah evaluasi gubernur, perencanaan yang sudah ditetapkan di APBD ke pelaksanaan pun ternyata masih lama lagi, yakni sekitar 4 sampai 10 bulan. Sehingga kegiatan itu ada yang dilaksanakan di kuartal satu, ada yang kuartal kedua, dan ada juga di kuartal ketiga.

“Proses ini memang sangat menyita waktu. Tetapi yang paling penting bahwa para kepala desa harus punya perencanaan yang matang, mau dibawa kemana desa ini, karena perencanaan itu jangka panjang,” harap Neneng.

Tema musrenbang di Kecamatan Mandirancan sendiri adalah “Memantapkan Desa Saing Daerah Berbasis Desa”. Itu bermaksud  setiap desa harus punya unggulan, di samping juga target-targetnya itu diusulkan.

“Kegiatan-kegiatan untuk mencapai target tersebut silakan diusulkan di dalam musrenbang ini. Tetapi yang saya lihat, usulan dari desa-desa se-Kecamatan Mandirancan yang berjumlah 55 usulan, itu kebanyakan infrastruktur. Sedikit sekali aksesnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal dari judulnya saja itu sudah pemantapan desa saing, berarti kan harus bisa bersaing dengan desa-desa lain,” ujarnya.

Untuk itu, Neneng mengusulkan dalam perencanaan tersebut agar dimunculkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mendongkrak pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti UKM-UKM untuk bisa ditumbuhkembangkan lagi ke depan, juga Bumdes-Bumdes, atau desa-desa wisata, atau juga bantuan-bantuan ternak dan lain sebagainya.

Sumber: