Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI dan Aparat Sempat Terlibat Kericuhan di Gedung DPRD Kuningan

BACA JUGA:Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Usung Misi Pilkada Kuningan Ingin Berubah

“Kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik," ucap Toto.

Selain itu, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan, yakni dengan melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Para mahasiswa mengusulkan, pemerintah memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat. 

Sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

BACA JUGA:Lokasi dan Jadwal Layanan SIM Keliling di Kuningan Bulan Agustus 2022

“Pemerintah perlu membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti motor, angkutan umum, dan angkutan logistik," usulnya.

Selain itu, BBM bersubsidi perlu dibatasi disertai pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi yakni ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.

Para mahasiswa pun meminta agar pemerintah mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas SDA di pasar global. 

Misal seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

BACA JUGA:Renovasi Masjid Mangkrak, Warga Cileuleuy Ontrog Kantor Desa

“Perlu dilakukan realisasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM," pintanya.

Dalam usulannya, mendorong percepatan transisi energi dan fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, sebagai solusi ketahanan energy jangka panjang.

Aksi unjuk rasa tersebut diterima oleh Anggota Fraksi PKB Apip Firmansyah, Anggota Fraksi Golkar Saw Tresna Septiani, dan Anggota Fraksi PKS Yaya. 

Bahkan ketiga legislator juga dipaksa membubuhkan tanda tangan di atas kertas yang berisi pernyataan penolakan kenaikan harga BBM yang disodorkan pengunjuk rasa.

Sumber: