Politisi PPP Soroti Penyaluran Bansos Non Tunai
Editor:
Agus Sugiarto|
Selasa 27-12-2022,13:22 WIB
Ketua DPC PPP Kuningan, dr Toto Taufikurohman Kosim meminta Bumdes diberi wewenang menyalurkan bansos non tunai.--
Radarkuningan.com, KUNINGAN- Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) non tunai, mendapat sorotan dari Ketua DPC Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Kuningan, dr Toto Taufikurohman Kosim. Politisi PPP itu meminta agar pemanfaatan bansos non tunai berupa bahan pangan dapat dikelola oleh BUMDes.
Hal ini sebagai upaya untuk memberdayakan BUMDes demi menciptakan kemandirian terhadap badan usaha desa tersebut.
BACA JUGA:Beralih dari Matik ke Sport, Biker Ini Terpikat Perpaduan Klasik dan Modern Yamaha XSR 155
Pasalnya selama ini, pengelolaan dari penyediaan bahan pangan untuk bansos penerima manfaat mayoritas bukan oleh BUMDes. Misalnya saja seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pemanfaatan dana yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dari program BPNT maupun PKH, itu kan banyak dikelola oleh cukong-cukong,” kata Ketua DPC PPP Kuningan, dr Toto Taufikurohman Kosim, Selasa 27 Desember 2022.
Untuk masalah bansos, Toto menyarankan agar Apdesi itu segera berpikir dan berkumpul bagaimana untuk menghidupi organisasi dan masyarakatnya. Sebab, jika penyaluran bansos non tunai dikelola BUMDes, maka ada pemasukan bagi masyarakat desa dan organisasi.
“Kita lihat bantuan dari PKH itu berapa puluh juta setiap bulan, belum lagi ditambah BPNT. Kenapa tidak dikelola saja oleh BUMDes, tapi malah dikelola oleh cukong,” sebut politisi yang sempat mencalonkan diri di Pilbup Kuningan 2018 lalu tersebut.
Karena itu, Toto meminta agar Apdesi selaku organisasi yang menaungi para kepala desa dapat bergerak cepat. Sehingga BUMDes dapat lebih diberdayakan demi kemajuan pembangunan desa.
“Masa iya sih BUMDes tidak bisa menyediakan telur, beras, masa tidak bisa bahan-bahan pangan lain. Masa selalu dikirim oleh cukong-cukong, maka Apdesi harus segera berkumpul dan memikirkan di tahun depan. PPP mendukung untuk melakukan mandiri BUMDes oleh pemanfaatan dana bantuan dari pusat,” tegas Toto.
Selain itu, dirinya selama menjalankan masa reses masih menemukan beberapa persoalan di masyarakat. Yakni mulai dari maraknya pasar modern hingga kerusakan jalan di pedesaan yang belum diperbaiki.
“Soal kemiskinan ini masih menjadi masalah krusial di Kuningan. Karena kesempatan kerja minim ya, tapi kita bersyukur ada perusahaan baru yang bisa menyerap tenaga kerja seperti pabrik Joshua,” tukasnya.
Kaitan dengan merebaknya toko modern, Toto menganggap jika kebijakan moratorium toko modern perlu diterapkan kembali. Bahkan di tahun mendatang, PPP akan mengusulkan untuk membuat perda terkait pembatasan toko modern.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
