GASKEUN. Wakil Rakyat Ngebut, Kejar Pembentukan Pansus Gagal Bayar
Editor:
Agus Sugiarto|
Rabu 01-02-2023,09:12 WIB
Anggota DPRD Kuningan, Deki Zainal Muttaqin memgatakan fraksinya, Gerindra setuju pembentukan pansus gagal bayar. (Agus Sugiarto)--
RADARKUNINGAN.COM, KUNINGAN- Tekad DPRD Kuningan membentuk panitia khusus (pansus) gagal bayar, rupanya sudah bulat. Hampir semua fraksi yang ada di parlemen daerah itu mengusulkan dibentuknya pansus guna menyelesaikan soal utang pemerintah daerah ke pihak ketiga.
Kabarnya, utang itu hampir menyentuh 100 miliar. Dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS sudah setuju dibentuknya pansus. Kedua fraksi itu menilai pembentukan ini sebagai bentuk penyelesaian masalah yang kini membelit Pemkab Kuningan.
"Ya fraksi kami sudah setuju dibentuknya pansus. Mungkin pekan ini sudah ada persiapan pembentukannya. Nanti akan ada rapat paripurna dulu," tutur Deki Zainal Muttaqin, Anggota DPRD Kuningan dari fraksi Gerindra, Rabu 1 Februari 2023.
Tidak hanya soal utang pemda Rp94 miliar, poin lain yang bakal menjadi pembahasan pansus yakni soal sertifikasi guru hingga TPP ASN yang belum dibayar. Dewan ingin mendengar langsung permasalahan ini dari eksekutif.
"Usulan ini tergantung dari keputusan di rapat Badan Musyawarah (Banmus} DPRD Kuningan," ujar Deki.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Etik Widiati menyatakan internal fraksinya sudah melakukan kajian dan pembahasan beberapa kali. Hasilnya, keputusan fraksi yaitu mengusulkan pembentukan pansus utang pemkan.
Fraksinya sangat prihatin dengan ketidakmampuan pemda melakukan pembayaran ke pihak ketiga. Termasuk tunggakan TPP AS dan juga sertifikasi guru yang nilainya besar.
Etik mengaku sudah menandatangani usulan pembentukan pansus. Mudah-mudahan dengan pansus ini, semua persoalan bisa diminimalisasir. Kemudian kegagalan-kegagalan yang kemarin bisa diperbaiki, dan paling penting adalah Kabupaten Kuningan kondusif.
"Istilah tunda bayar atau gagal bayar dan apapun itu, menjadi merupakan keprihatinan bersama. Bahkan ini menjadi yang pertama di Kuningan, mungkin paling besar karena mencapai Rp94 miliar," sebut Etik.
Dengan melakukan kajian dan pembahasan, fraksinya tidak ingin kejadian gagal bayar oleh pemda terulang lagi di masa mendatang.
"Proses penyelenggaraan pemerintah itu juga tidak berdiri sendiri. Karena TAPD juga bersama legislatif khususnya Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan," ungkap Etik.
Menurut politisi wanita senior tersebut, dengan bersama-sama melakukan kajian dan evaluasi, maka semua permasalahan bisa diselesaikan.
"Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dalam setiap penganggaran, otomatis pendapatan dengan belanja itu harus seimbang. Ketika memang pendapatan minim, maka belanja juga harus disesuaikan," papar dia.
Etik menambahkan, jika APBD yang sudah direncanakan sedemikian rupa, namun ada target yang tidak terpenuhi, maka harus menjadi bagian untuk dikaji bersama. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
