MANTAP, Panwaslu Kecamatan Kuningan Pastikan Distribusi Logistik Pemilu 2024 sesuai Aturan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Pengawasan logistik di Pemilu 2024 menjadi hal penting yang mesti dilakukan. Hal ini bertujuan memastikan proses pemilu dapat berjalan lancar, adil, dan transparan.

Langkah tersebut menjadi komitmen pengawas pemilu khususnya di tingkat Kecamatan Kuningan. Sebab logistik ini erat kaitannya dengan pemilih, serta hak penyampaian terhadap hak politik warga negara.

BACA JUGA:Harap Sabar! Pengupasan Bukit Kembar Jalan Lingkar Timur Kuningan Belum Selesai

Ketua Panwaslu Kuningan, Riris Ristiani SH mengatakan, jika kondisi objektif pemenuhan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan, dari total 32 kecamatan dengan 376 desa, terdapat 3.596 TPS dan jumlah DPT 895.041 pemilih. 

KPU Kuningan juga telah menerima pengadaan dari vendor penyedia, dimulai sejak akhir November 2023 hingga sekarang secara bertahap.

“Kemudian untuk jenis logistik surat suara dan formulir model, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari KPU baru akan naik cetak pada 16-17 Desember 2023, dan dikirim pada 23-24 Desember 2023,” kata Riris didampingi Anggota Komisioner Panwaslu Kuningan yakni Mutiara Mutmainnah dan Lili Nurliyansah, Kamis malam 14 Desember 2023.

BACA JUGA:Nikmatnya Suasana 5 Tempat Wisata Malam di Pangalengan yang Menarik Untuk Dikunjungi!

Dia menjelaskan, apabila terdapat daerah-daerah TPS yang rawan ataupun TPS yang tidak ramah disabilitas, maka perlu dilakukan koordinasi.

“Maksudnya kenapa hal ini penting dilakukan? Karena jangan karena terkendala hal-hal itu, sampai terdapat pemilih yang tidak mendapatkan haknya pada Pemilu 2024,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, langkah-langkah penguatan pengawasan akan dilakukan dalam tahap distribusi logistik pemilu dari tingkat kecamatan ke tingkat desa.

“Bahkan sampai ke tingkat TPS di seluruh wilayah kerja Kecamatan Kuningan,” tukasnya.

BACA JUGA:Induk Kucing Pasca Melahirkan Jangan Diganggu! Terdapat 4 Cara Agar Induk Kucing Tidak Stres

Maka perlu dirumuskan berbagai langkah pengawasan dan tindakan proaktif, agar memastikan kepatuhan dan ketepatan dalam manajemen logistik pemilu.

Secara garis besar, KPU bersama Kemendagri dan Bawaslu telah menyusun strategi lintas sektor yang komprehensif dalam pengawasan logistik pemilu.

Sumber: