Panjang Jalan Rusak di Kuningan 180 Kilometer, Butuh Biaya Rp 200 Miliar Buat Perbaikan

RADARKUNINGAN.COM - Sekitar 180 kilometer jalan di Kabupaten Kuningan berstatus rusak dari ringan hingga berat dari total panjang 800 kilometer.

Namun biaya perbaikan 80 kilometer jalan tersebut tidak murah. Paling tidak bakal menghabiskan biaya hingga Rp 200 miliar.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Dian Rachmat Yanuar. Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut perlu perencanaan.

"Persoalan kita memang cukup berat. Dari 800 kilometer lebih jalan Kabupaten Kuningan dan kewenangan kabupaten, lebih dari 10 persennya rusak," kata Dian Rachmat Yanuar, kepada radarkuningan.com, Minggu, 31, Maret 2024.

BACA JUGA:Ikuti 5 Langkah Mengobati Kutu di Kucing dengan Mudah; Simpel dan Gak Butuh Duit Banyak!

Menurut dia, jenis kerusakan jalan tersebut bermacam-macam. Mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Sehingga penanganan pun variatif, mulai dari hanya menambal hingga pengaspalan ulang.

Meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.

"Insya Allah kita akan ambil langkah-langkah secepatnya. Jadi, memang ini persoalan kita cukup berat. Ya, kurang lebih berdasarkan info ini 2024 ini sudah kerusakannya di atas 10 persen," katanya.

Bahkan diantara kerusakan jalan tersebut, perbaikan tidak bisa lagi menggunakan mekanisme pemeliharaan. Tetapi harus rekonstruksi atau rehabilitasi.

BACA JUGA:Hadiah Untuk Tuan Kesayangan, Ini Makna Kenapa Kucing Membawa Ular Untuk Pemilik, Simak Penjelasannya

Hal inilah yang membuat biaya perbaikan membengkak hingga Rp 200 miliar. Artinya perbaikan setiap kilometer ruas jalan tersebut membutuhkan setidaknya hampir Rp 1 miliar.

"Kalau saya kalkulasi mungkin ini untuk kurang lebih 180 km jalan yang sudah di atas 10 persen kerusakannya. Ini perlu ikhtiar yang keras, insya Allah," tuturnya.

Oleh karena itu, Pemkab Kuningan juga mengupayakan perbaikan dengan meminta bantuan dari sumber lain. Misalnya ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Kemudian ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan kepada pihak terkait lainnya. Sehingga perbaikan dapat dilakukan.

Sumber: