Pengadaan Mobil Dinas Baru Juga Ditolak Pimpinan DPRD Kuningan

"Kalau untuk gagal bayar masih ada, tapi ada penurunan dari tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah. Yakni gagal bayar sekitar Rp96 miliar, kalau defisit anggaran di tahun 2025 itu sebanyak Rp25 miliar," ungkapnya.

Nuzul berharap kebijakan ini dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal daerah dan memastikan alokasi anggaran yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat. 

BACA JUGA:Disebar di 21 Desa, Ratusan Mahasiswa UGJ Cirebon Jalani KKN Tematik di Kuningan

BACA JUGA:Pj Sekda Kuningan Sudah Ditunggu Seabreg Program

"Ya mudah-mudahan ada mobil sendiri ya," tutupnya dengan nada optimis.

Penolakan oleh para petinggi Pemkab Kuningan terhadap pengandaan mobil dinas baru, juga mendapat perhatian dari pimpinan partai politik lainnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, Toto Tohari SE didampingi Bendahara HM Hadis, memuji sikap yang ditunjukkan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan itu.

"Saya sudah bertemu Pak Dian, alhamdulillah dengan tegas beliau menolak mobil dinas baru untuk operasional nanti setelah dilantik menjadi bupati. Ibu Tuti juga sama," kata Toto.

Toto sangat mengapresiasi langkah Dian-Tuti tersebut, karena memang mengikuti langkah tegas Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi yang juga menolak mobil dinas. 

Sumber: