Ketua DPRD Sayangkan Penundaan Pengangkatan PPPK di Kuningan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Pengangkatan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di KUNINGAN, diasayangkan oleh Ketua DPRD, Nuzul Rachdy.

Oleh karena itu, Nuzul Rachdy dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan penundaan pengangkatan PPPK yang telah lolos seleksi.

Pernyataan ini disampaikan saat aksi ratusan Tenaga Honorer Kategori 2 yang lolos seleksi PPPK di Gedung DPRD Kuningan, Jumat 14 Maret 2025.

Nuzul menegaskan, bahwa dirinya merasakan langsung kegelisahan dan kekecewaan para tenaga honorer, setelah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.

BACA JUGA:Firasat Ibu Korban: Sepekan Terakhir Ingin Memeluk Anak Saya

"Tentu banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun dengan gaji yang minim. Namun tetap bertahan demi pengabdian kepada masyarakat dan pemerintahan," kata Nuzul Rachdy.

Oleh sebab itu, Ia merasa tahu betul bagaimana perjuangan para tenaga honorer di Kuningan.

"Seleksi PPPK ini bukan sekadar formalitas, bukan hanya bangun tidur, cuci muka, lalu daftar. Ini adalah hasil dari pengabdian bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun," ungkap Nuzul.

Namun disaat harapan para honorer tersebut timbul, ternyata terjadi penundaan yang sangat mengecewakan.

BACA JUGA:Korban Hanyut Sungai Cikadongdong Belum Ditemukan, Pencarian Hari Ketiga

"Dan ketika ada angin segar dengan lolosnya seleksi PPPK, tiba-tiba harapan itu dihantam badai dengan kebijakan penundaan dari KemenPAN-RB," tegasnya.

Menurutnya, keputusan penundaan ini tidak hanya berdampak pada para tenaga honorer, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi mereka serta keluarganya. 

Ia menyoroti bagaimana tenaga honorer harus berjuang memenuhi berbagai persyaratan seleksi, termasuk mengurus SKCK dan membayar tunggakan BPJS yang jumlahnya tidak sedikit. 

Banyak di antara mereka yang bahkan terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan administrasi seleksi.

Sumber: