Soejarwo: Dewan- Pemerintah Dur Der Bahas RAPBD 2023, Bikin Rakyat Keder
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Kamis 01-12-2022,07:37 WIB
Pemerhati politik dan kebijakan daerah, Soejarwo. (Istimewa)--
Radarkuningan.com, KUNINGAN- Setelah tarik ulur yang cukup alot antara legislatif dan eksekutif, akhirnya RAPBD 2023 resmi disahkan oleh DPRD Kuningan, Rabu malam 30 November 2022, sekitar pukul 22.00. Dengan pengesahan melalui rapat paripurna ini maka secara resmi Raperda RAPBD Kuningan tahun anggaran 2023 berubah menjadi Perda APBD tahun 2023.
Pemerhati politik dan kebijakan daerah, Soejarwo menyesalkan terjadinya penundaan agenda rapat paripurna untuk pengesahan RAPBD 2023 hingga dua kali. Dimana salah satu agendanya yakni pengesahan Raperda APBD menjadi Perda APBD tahun anggaran 2023.
"Dur der nya dewan dan pemerintah terkait RAPBD 2023 membuat rakyat keder. Tapi mungkin juga ada penyebab lain sehingga pembahasan pengesahan RAPBD menjadi alot. Syukurlah sekarang sudah disahkan," sebut Soejarwo, Kamis 31 November 2022.
Menurut dia, pengesahan Raperda APBD menjadi Perda APBD tahun anggaran 2023, diharapkan karena adanya kepentingan masyarakat (rakyat) yang masih memerlukan "pembahasan" lebih detail. Bukan karena didasarkan kepada kepentingan sekeompok elit politik yang duduk sebagai anggota legislatif.
Tragedi penundaan pengambilan keputusan tersebut, dipastikan akan mendapat respons positif dari masyarakat. Jika apa yang dilakukan DPRD Kuningan bukan sebuah dagelan yang bertujuan sekadar untuk mencari popularitas dan berharap simpati dari masyarakat.
"Namun tidak juga berlebihan dan tidak bisa d8salahkan jika apa yang dipertunjukan para rakil rakyat itu malah menuai cibiran dari masyarakat," katanya
Soal isu terkait anggaran pembelian lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) mandapat sorotan dan kritik keras dari anggita legislatif, Soejarwo menganggapnya hal yang wajar. Itu tidak terlepas dari anggaran yang sudah tertera dalam APBD-P 2022 dengan nominal puluhan miliar rupiah.
"Kemudian berhembus kabar bawa uang tersebut belum dialokasikan. Idealnya, dana yang sudah teranggarkan segera dialokasikan. Sehingga jika terdapat kekurangan bisa kembali dimunculkan pada RAPBD murni tahun berikutnya," ujar Soejarwo.
Setiap aksi yang dilakukan politisi tidak bisa dipungkiri tentunya mengandung nilai dan tujuan politik. Apa yang dilakukan para wakil rakyat tersebut jika benar untuk kepentinga rakyat, diyakini akan mendapat reward berupa sikap simpati dari masyarakat.
"Dan tentunya sikap masyarakat bisa menjadi nilai tambah untuk menghadapi gelaran politik lima tahunan yang akan berlangsung pada 2024 nanti. Ini menjadi modal berharga bagi para incumbent saat maju lagi di Pileg mendatang," pungkas Soejarwo. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
