Pemkab Terlambat Bayar, Kepala BPKAD Kuningan Jawab Alasannya
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Kamis 05-01-2023,11:00 WIB
Kepala BPKAD Kuningan A Taufik Rohman berjanji bulan Januari ini semua pembayaran tahun 2022 akan selesai. (Agus Sugiarto)--
Radarkuningan.com, KUNINGAN- Sejumlah rekanan mulai pusing lantaran hingga hari Kamis 5 Januari 2023 ini belum menerima pembayaran dari Pemkab Kuningan. Padahal tidak sedikit rekanan pemerintah tersebut meminjam uang lebih dulu ke pihak lain untuk membiayai proyek pemerintah yang didapatkannya tahun 2022.
Karena itu, mereka meminta agar keterlambatan pembayaran proyek 2022 bisa segera dilakukan pemerintah. Ini agar rekanan terbebas dari jerat utang ke pihak lain.
"Kami sih inginya ada pembayaran di minggu ini. Kalau terlalu lama, kami enggak enak ke pihak lain yang sudah berbaik hati memberikan pinjaman ketika pengerjaan proyek," kata sejumlah rekanan, Kamis 5 Januari 2023.
Kepala BPKAD Kuningan, A Taufik Rohman menjawab permasalahan keterlambatan pembayaran anggaran 2022. Taufik membantah istilah gagal bayar karena yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah. Termasuk yang sudah dikerjakan pihak ketiga di tahun anggaran 2022.
Taufik menjelaskan, keterlambatan pembayaran sebenarnya baru terjadi di Kuningan. Sehingga berakibat keriuhan. Di daerah lain seperti Tasikmalaya, Ciamis dan kabupaten lain sering terjadi. Namun karena baru tahun 2022 Pemkab Kuningan belum membayar, menimbulkan persepsi lain di mata masyarakat.
"Di daerah sering terjadi keterlambatan pembayaran. Sedangkan di Kabupaten Kuningan baru sekarang. Kami menjamin, di Januari ini semua pembayaran yang tertunda akan beres," jelas pejabat yang akrab dipanggil Opik tersebut.
Dia juga menuturkan alasan lain keterlambatan pembayaran. Salah satunya yakni target pendapatan untuk tahun 2022 tidak tercapai. Mau tidak mau hal itu berimbas terhadap kelancaran pembayaran dari pemerintah.
"Perlu diketahui, pendapatan daerah tidak tercapai. Itu menyebabkan keterlambatan pembayaran. Bukan gagal bayar ya, tapi terlambat bayar. Dan di Januari ini semuanya akan dibayar," janji Opik.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail menyatakan bahwa dewan berencana memanggil eksekutif terkait permasalahan gagal bayar.
Dede mengaku mendapat laporan kalau pemerintah daerah belum bisa membayar meski anggaran sudah tertera di APBD 2022. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
