Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Inklusif pada masyarakat perhutanan sosial di Provinsi DI. Yogyakarta

Tetapi perlu keterlibatan banyak pihak, dari Kementerian /Lembaga lain, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pihak-pihak lain terutama untuk pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial pasca pemberian persetujuan perhutanan sosial. 

Dalam rangka mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam melaksanakan percepatan pengelolaan perhutanan sosial, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

"Perpres ini meliputi percepatan distribusi akses legal perhutanan sosial, percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial dan percepatan pendampingan," lanjut Bambang.

BACA JUGA:Demi Pelayanan, BPBD dan UPT Damkar Kuningan Layak Naik Kelas, Mantan Kalaks BPBD Dukung Perubahan Status

Melalui Dialog Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Pada Masyarakat Sekitar Hutan di Provinsi DI Yogyakarta, diharapkan dapat diinisiasi kolaborasi para pihak untuk pengembangan perhutanan sosial, sebagai perwujudan implementasi amanat Perpres 28 Tahun 2023 tersebut.

Salah satu percepatan sinergi kolaborasi perhutanan sosial yaitu melalui pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial atau “Integrated Area Development” (IAD). Dialog ini menjadi kegiatan yang penting sebagai cikal bakal pembentukan IAD berbasis perhutanan sosial di wilayah DI. Yogyakarta dan sekitarnya. 

Para pihak yang hadir berkomitmen untuk memberikan dukungan penguatan usaha KUPS di wilayah DI Yogyakarta  melalui pendampingan untuk pemulihan usaha dan ekonomi perhutanan sosial agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin dinamis dengan strategi bisnis yang lebih “kekinian”. 

BACA JUGA:JANGAN DITIRU, Remaja 14 Tahun Iseng Pakai Cincin, Susah Dilepas, Akhirnya Datangi Kantor Damkar Kuningan

Diantara para pelaku usaha yang hadir di acara dialog ini antara lain dari KADIN, Heha Group, PT. Indotama Purworejo, PT. Bank Negara Indonesia Tbk siap memberikan dukungan skema pembiayaan.

Kemudian juga peningkatan kapasitas termasuk inkubasi bisnis, penguatan pasar, infrastruktur dan pembentukan ekosistem digital bagi pengembangan wirausaha perhutanan sosial. 

Komitmen dukungan para pihak ditandai dengan penandatanganan Ekspresi Dukungan oleh semua pihak yang hadir baik dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, LSM dan masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPDLH dan KADIN untuk mendukung perhutanan sosial. 

BACA JUGA:Sekretaris Deputi 2 Kemenpora RI Berminat Jadi Pj Bupati Kuningan? Sekda Dian dan Taufik Didukung Wakil Rakyat

Dari kegiatan dialog ini disimpulkan bahwa strategi pendampingan wirausaha perhutanan sosial perlu dilakukan dengan terobosan-terobosan baru.

Juga kolaborasi dengan para pihak dengan melihat peluang pasar yang dapat menopang pertumbuhan wirausaha perhutanan sosial di provinsi DI Yogyakarta dengan pengembangan bisnis berkelanjutan atau bisnis hijau (Green business). (*)

Sumber: