Biaya Operasional Belum Cair, Damkar Kuningan Bingung Penuhi Dumas Setiap Hari
Kantor Damkar Kuningan, menjadi tempat Mahasiswa Poltekkes KMC mengaplikasikan teori yang mereka peroleh di kampus. Mahasiswa Poltekkes KMC langsung praktik bersama personel Damkar.-Andre Mahardika-Radar Kuningan
Kepala UPT Damkar Satpol-PP Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusuma mengungkapkan, Call Center Damkar rutin mendapat segala macam aduan masyarakat setiap hari.
Oleh karenanya, untuk menunjang dan memenuhi pelayanan masyarakat, diperlukan stamina dan kerjasama extra bagi para personelnya.
BACA JUGA:Saran Ahli untuk Para Pendaki Gunung Ciremai Jika Bertemu Macan Tutul, Simak!
Untuk itu, kelancaran anggaran baik dalam bentuk biaya operasional maupun kesejahteraan karyawan, harus menjadi perhatian.
"Ya, aduan masyarakat rutin setiap hari masuk, dengan berbagai jenis aduan. Namun tentunya, untuk memenuhi dan melayani masyarakat, kami memerlukan kesehatan dan kerjasama personel, sekaligus kelancaran mobilisasi, baik operasional maupun kesejahteraan personel," ungkap Andri kepada Radar Kuningan, Senin, 30 Desember 2024.
Disinggung mengenai kelancaran operasional, Andri mengatakan bahwa biaya operasional bulan Desember masih belum diterima. Sedangkan Tunjangan Profesi Pegawai (TPP) juga belum dicairkan.
"Mohon maaf sebelumnya, untuk biaya operasional bulan Desember belum cair, TPP juga sudah tiga bulan belum cair," katanya.
BACA JUGA:Macan Tutul di Gunung Manik dan Gunung Ciremai Apakah Satu Jenis? Ini Kata Ahli
Dijelaskan Andri, kondisi tersebut menjadi polemik ketika ada aduan dari masyarakat disaat biaya operasional tersendat.
"Untuk Dumas, ya logikanya seperti ini, kendaraan perlu bahan bakar, OTT memerlukan bahan bakar dan alat, sedangkan masyarakat terkadang belum memahami sampai ke arah sana," jawab Andri.
Dengan situasi yang dialaminya saat ini, Andri berharap, Pemerintah Kabupaten Kuningan segera menuntaskan kewajiban terutama kepada Damkar Kuningan yang setiap hari terus menerus menerima aduan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
"Harapannya sama seperti SKPD lain, khususnya kami, berharap, segera dicairkan, khawatir kami tidak bisa melayani aduan masyarakat dan menjangkau lokasi yang dilaporkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: