Arah Politik PKB Kuningan, Ikut Pemeritah atau Oposisi?

BACA JUGA:Informasi Pengobatan Tradisional Ida Dayak di Kuningan Dipastikan Hoax

"Evaluasi sah-sah saja dilakukan, baik oleh koalisi pemenang Pilkada maupun pihak berwenang lainnya. Jangankan ASN, semua orang bisa dievaluasi, asalkan dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan memiliki kewenangan," ujarnya.

Ujang juga menjelaskan bahwa evaluasi terhadap APBD 2025 akan mengacu pada regulasi yang ada, termasuk pandangan dari gubernur.

"Evaluasi bukan berarti tidak boleh dilakukan, tetapi ini menjadi langkah untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat Kuningan," jelasnya.

Menurutnya, salah satu fokus evaluasi adalah belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berbagai aspek lain yang penting untuk keberlangsungan pembangunan daerah. 

BACA JUGA:40 Persen Lampu PJU Kuningan Caang Mati, Kabid Prasarana dan Perparkiran Dishub: Anggaran Kami Terbatas

"Kami sudah menjadwalkan untuk membangun komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Nantinya, hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan bupati," ujarnya.

Ketika ditanya apakah PKB akan berkoalisi dengan pemerintah daerah di legislatif, Ujang menjawab diplomatis.

"Keputusan tersebut akan kami sampaikan setelah hasil Pilkada ditetapkan oleh KPU. Semua langkah akan dipertimbangkan dengan matang demi kepentingan masyarakat Kuningan," pungkasnya. 

Sumber: