Bahas Kemiskinan, Pimpinan DPRD Panggil Eksekutif

KUNINGAN – Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan memanggil eksekutif guna membahas persoalan kemiskinan, Selasa (2/2). Hadir mewakili bupati, Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, Kepala Bappeda Ir Usep Sumirat, Kepala Dinas Sosial Drs Dudy Budiana MSi, Kepala BPKAD Dr H A Taufik Rohman MPd, serta beberapa pimpinan SKPD lainnya.

Sayangnya, rapat khusus yang digelar di ruang Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE selama hampir 3 jam ini berlangsung tertutup. Sejumlah media pun terpaksa menunggu hasil rapat ini di Pressroom setempat.

Saat keluar ruangan, Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi pun langsung dicegat para wartawan untuk wawancara doorstop. Ia menjelaskan, rapat dengan pimpinan DPRD tersebut benar membahas soal kemiskinan yang belakangan ramai diperbincangkan di media.

“Kita (eksekutif-legislatif, red) sepakati nanti akan fokus mungkin kepada yang bersifat angka kemiskinan, pemberantasan kemiskinan. Perlu adanya kebijakan yang bersifat afirmatif yang berkaitan dengan bagaimana anggaran ini bisa fokus kepada masyarakat miskin, kepada kantung-kantung miskin di wilayah-wilayah miskin,” jelas Dian.

Menurutnya, yang dibicarakan tidak hanya soal jumlah kemiskinan, namun juga membahas variabel dari sisi indeks kedalaman dan indeks keparahan. Diakuinya, indeks kedalaman kemiskinan garis kemiskinan di Kuningan memang arahnya menengah agak tinggi.

“Garis kemiskinan kita itu 352.580 rupiah. Jadi, garis kemiskinan itu di sana. Kalau di bawah itu berarti miskin. Nah, indeks kemiskinan kita terdalam di Jawa Barat itu jaraknya jauh, indeks keparahan juga tertinggi di Jawa Barat,” kata Sekda.

Berdasarkan saran dari pimpinan DPRD, kata Sekda, pihaknya akan memulai reformasi updeting data, karena itu sebagai pintu utama. Sehingga alokasi dana pun akan lebih efektif.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pembedahan dengan visual analisis yang tajam. Berdasarkan kajian Bappeda, 70 persen kemiskinan berasal dari pengangguran dan petani, khusus dari petani sekitar 12-16 persen.

“Hampir seperempat yang punya lahan kurang dari setengah hektare, itu pemiliknya, belum lagi buruh tani. Nah, saya berbicara masalah ini karena fenomena di lapangan, petani bercocok tanam saja akan sulit karena modalnya habis. Karena lahannya terbatas, modalnya habis untuk biaya hidup, ditambah keluarganya yang datang dari perantauan yang bekerja di sektor informal,” tutur Sekda.

“Saya kira persoalannya ketika kita diskusi, semakin kita bedah. Mudah-mudahan sebagai bahan kebijakan kita ke depan, saya sampaikan mungkin nanti ada orientasi program,” imbuhnya.

Menurut Dian, tidak hanya di Kuningan, karena di semuanya juga ketika ada kebijakan, maka akan banyak variabel yang sangat menentukan. Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk penyempurnaan program.

“Mudah-mudahan dengan pernyataan Pak Gubernur, kita akan menyempurnakan lagi, akan ada kebijakan yang bersifat afirmatif, fokus semua SKPD, Legislatif, kita akan mengeroyok ke kantong-kantong kemiskinan, baik jenis-jenis kemiskinan dan penyebabnya seperti apa,” ujarnya.

Yang paling fokus untuk dibedah, masih kata Dian, yakni soal pertanian dan penciptaan lapangan pekerjaan. Ia mencontohkan, untuk proyek-proyek fisik di desa, atau proyek-proyek yang bersifat padat karya, akan diimbaunya untuk melibatkan masyarakat setempat.

Di samping itu, kata sekda, atas seizin bupati, terdapat 11 SKPD yang telah dipanggilnya untuk menyikapi persoalan kemiskinan. Ia menekankan agar dinas-dinas terkait agar anggaran yang ada digunakan untuk lebih konsen kepada kantong-kantong kemiskinan.

Sumber: