SILUMAN Tuntut Keadilan, Minta Anggaran Pokir Dewan Ikut Dirasionalisasi
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Jumat 17-02-2023,09:14 WIB
Ketua Ormas Siluman Kuningan, Muhamad Nur meminta anggaran pokir DPRD Kuningan juga ikut dirasionalisasi. (Agus Sugiarto)--
KUNINGAN, RADARKUNINGAN COM- Pansus Gagal Bayar sudah resmi terbentuk, Rabu malam 15 Februari 2023. Pansus ini diketuai Yudi Budiana, politisi senior dari Partai Golkar. Tugas pansus ini adalah menyelesaikan permasalahan gagal bayar oleh Pemkab Kuningan kepara pihak ketiga. Waktu kerja pansus tidak ditarget hingga bulan berapa.
Namun tidak semua komponen masyarakat setuju dengan pembentukan Pansus Gagal Bayar oleh DPRD Kuningan. Misalnya Ormas Siluman. Ketuanya, Muhamad Nur terang terangan tak sepakat dengan pembentukan pansus.
Alasannya, pemkab sendiri sudah berjanji menyelesaikan tunggakan pembayaran ke pihak ketiga di bulan April mendatang .
Menurutnya, jika pemerintah sudah menyatakab kesiapannya untuk membayar, apalagi hitam dibatas putih, maka tinggal menunggu sampai batas waktu yang dijanjikan.
Selain pansus, dewan juga memiliki hak lainnya yang bisa digunakan untuk mengingatkan pemerintah daerah.
"Jika kemudian janji pemerintah tidak ditepati, barulah dibentuk pansus. Ya sebaiknya menunggu sampai April nanti. Jangan grasa grusu," tegas Muhamad Nur kepada radarkuningan.com.
Nur, panggilan akrabnya, melihat bahwa pembentukan pansus cenderung menghamburkan biaya. Sementara anggaran APBD Kuningan sedang defisit.
"Kan semua tahu, membentuk pansus butuh biaya yang lumayan besar. Saya kira tidak tepat saja momen pembentukannya," ujar Nur, Jumat 17 Februari 2023.
Dia juga tidak setuju dengan istilah gagal bayar. Sebab yang ada, semua pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga tertunda pembayarannya.
Termasuk juga pekerjaan fisik yang dialokasikan dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kuningan yang belum terbayar.
"Pekerjaan di tahun 2022 itu belum dibayar, dan akan dibayar tahun ini. Dan pemerintah sudah berjanji akan membayarnya. Jadi, saya pikir ini bukan gagal bayar tapi tunda bayar. Saya sendiri punya pekerjaan dari pemerintah yang sampai saat ini juga belum dibayar," tutur Nur.
Menyangkut rasionalisasi anggaran APBD Kuningan tahun 2023, Nur melihatnya sebagai sebuah langkah efesiensi atau penghematan.
Karena seluruh anggaran SKPD terkena pemangkasan, maka anggaran pokir DPRD Kuningan juga sebaiknya dirasionalisasi.
Nur mengatakan, langkah ipemangkasan anggaran pokir ni perlu diambil untuk menjaga rasa keadilan.
"Jika anggaran SKPD dipangkas, ya anggaran pokir juga harus ditinjau ulang. Biar sama sama adil. Jangan sampai hanya SKPD saja yang anggarannya dipotong," sebut Nur.
Seperi diketahui, Rapat Paripurna DPRD Kuningan dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Gagal Bayar akhirnya disahkan, Rabu 15 Februari 2023.
Rapat Paripurna yang sempat molor dari jadwal tersebut, akhirnya menyetujui Pansus Gagal Bayar dibentuk. Pansus Gagal Bayar diketok palu oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE, sekitar pukul 19.30 WIB. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
