Kepala SKPD di Pemkab Kuningan Mulai Kelimpungan, Anggaran Dirasionalisasi, Pencairan Rutin Makin Sulit

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Defisit anggaran yang sedang melanda Pemkab Kuningan di tahun 2023, berimbas terhadap sendi kehidupan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pengambil kebijakan di Pemkab Kuningan sendiri sudah menyepakati rasionalisasi anggaran yang mencapai 60 persen di seluruh SKPD.

BACA JUGA:Ini 5 Nama Komisioner Terpilih Bawaslu Kuningan, Begini Tanggapan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu

Dampaknya, sepanjang tahun 2023, nyaris tidak ada kegiatan yang dilakukan SKPD karena ketiadaan anggaran.

Kecuali kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari bantuan keuangan provinsi dan penerintah pusat.

Seperti kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dan proyek fisik infrastruktur pembangunan jalan, sekolah dari bantuan provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan kegiatan yang anggarannya dari APBD Kabupaten Kuningan benar-benar seperti vakum.

BACA JUGA:Datangi Desa Cileuya, Petugas UPT Damkar Kuningan Gelar OTT, Barang Bukti Langsung Dimusnahkan

Bahkan hampir seluruh SKPD juga kesulitan untuk mencairkan ganti uang (GU) alias anggaran operasional rutin.

Padahal uang ini diperlukan. SKPD untuk membayar listrik, air, alat tulis kantor dan juga membayar gaji pegawai honorer.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun tutup anggaran 2023.

Dan tidak menutup kemungkinan keadaan ini juga akan dialami pada tahun anggaran 2024 mendatang.

BACA JUGA:Yuk Liburan ke Gedung Perjanjian Linggarjati Kuningan, Ada Kibaran 10.001 Bendera Merah Putih Lho !

Kecuali target pendapatan asli daerah (PAD) melebihi target, dan pemerintah pusat mengembalikan dana perimbangan ke posisi semula seperti sebelum wabah Covid-19.

Sumber: