Tolak Geothermal, IMM Surati Presiden

KUNINGAN - Adanya rencana proyek pemanfaatan energi panas bumi (Geothermal) di wilayah Gunung ciremai yang saat ini kembali menjual, mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya disikapi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan, dengan menyurati langsung Presiden Jokowi.

Selain protes terkait rencana proyek Geothermal, dalam surat yang sama IMM Kuningan juga menyampaikan keberatan terkait wacana Pertambahan Pajak Nilai (PPN). “Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan tidak setuju dengan adanya rencana tersebut,” kata Sekretaris PC IMM Kuningan, Achmad Irsyad Immanudin, kepada Radar Kuningan, Jumat (18/6).

Surat untuk Presiden Jokowi tersebut secara resmi ditandatangani Ketua PC IMM Younggy Septiandika Permana dan Sekretaris Achmad Irsyad Immanudin dengan dibubuhi stempel. Surat terbuka dan petisi itu ditembuskan kepada Mendagri RI, Gubernur Jabar, Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan.

“Langkah kami untuk merespon adanya rencana tersebut, IMM telah mengirim surat petisi yang ditujukan langsung ke Bapak Presiden RI Ir H Jokowi Widodo berupa bentuk fisik maupun non-fisik, serta ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Jawa Barat, Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan,” ujarnya.

Menurut Irsyad, penolakan tersebut berdasarkan atas kekhawatiran dampak lingkungan dan efek jangka panjang yang akan muncul, apabila proyek tersebut tetap dilaksanakan. Pihaknya menyadari

bahwa proyek tersebut akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebermanfaatan yang akan dirasakan oleh masyarakat Kuningan secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara

umum.

“Menilik dari proyek Geothermal yang dilaksanakan di daerah lain, dampak negatif terhadap lingkungan sekitar proyek sudah kian memburuk dan akan terus berlanjut di kemudian hari,” keluh Irsyad.

Dikatakan, masyarakat Kuningan enggan terkelabui oleh iming-iming dan angin surga yang dihadirkan oleh pemerintah pusat, yang disampaikan oleh pemerintah daerah, bahwa proyek

tersebut ramah lingkungan ataupun akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Sudah banyak kasuistik yang nampak dan nyata di Negeri ini bahwa hal tersebut hanyalah omong kosong belaka. Menilik jauh ke belakang menyoal eksploitasi alam di Indonesia, rasanya sudah cukup melihat sebagian wilayah di Sidoarjo luluh lantah oleh luapan lumpur yang disebabkan oleh salah satu perusahaan yang ceroboh,” kata Irsyad mencontohkan.

“Pun dengan daerah lain yang mengalami hal serupa. Oleh karena itu, kami sangat tidak ingin bahwa kota kelahiran kami akan

bernasib serupa,” imbuhnya.

Diluar Geothermal, IMM pun menyoroti adanya pertambahan pajak nilai (PPN). Untuk itu, kata dia, pemerintah harus mempertimbangkan sebelum menggulirkan kebijakan, apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa masyarakat sedang mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19. Jelas menurutnya, situasi perekonomian saat ini sedang sulit, terlebih lagi lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun.

Sumber: