Tahun 2022, PT Joshua Bayar BPHTB Hampir Rp2 Miliar, Tahun Ini Target Pajak PBB Kuningan Tembus Rp43 Miliar
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Senin 19-06-2023,13:39 WIB
Kabid Pendapatan II pada Bappenda Kunimgan, Tonny PM optimistis target PBB dan BPHTB tahun 2023 bisa tercapai. (Agus Sugiarto)--
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Target pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun ini, Pemkab Kuningan menargetkan pendapatan dari pajak PBB sebesar Rp43 miliar.
Jumlah ini naik dari tahun 2022 yakni Rp36 miliar. Selain PBB, target pajak BPHTB juga ikut naik menjafi Rp20 miliar dari sebelumnya Rp18 miliar.
Kenaikan target perolehan dari PBB dan BPHTB dibenarkan Kabid Pendapatan II pada Bappenda Kuningan, Tonny PM. Menurut Tonny, target pajak PBB dan BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Kenaikan target ini tak dipermasalahkan karena pihaknya memang sudah memprediksinya. Pihaknya bersama tim terus bekerja keras memenuhi target yang sudah dicanangkan.
"Untuk pajak PBB naik dari Rp36 miliar di tahun 2022 menjadi Rp43 miliar tahun 2023. Ada kenaikan sebesar Rp7 miliar. Meski target naik, tapi kami optimistis bisa terpenuhi sebelum Desember. Saat ini, pajak PBB yang sudah masuk mencapai 54 persen," jelas Tonny kepada radarkuningan.com.
Tonny mengatakan, penerimaan dari pajak PBB masih menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD) bersama dengan BPHTB. Untuk itu, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan juga pemerintahan desa.
"Pajak PBB masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Karena itu, kami harus bekerja optimal dalam mewujudkannya," ujar Tonny, Senin 19 Juni 2013.
Pihaknya juga sudah menjalin kerjasama dengan PLN untuk mencocokan data wajib pajak PBB di Kabupaten Kuningan. Sebab selama ini banyak lahan yang tadinya tidak ada bangunan, sekarang sudah berdiri rumah atau bangunan lainnya.
"Kami sudah melakukan MoU atau kerjasama dengan PLN. Tujuannya untuk mengetahui perubahan lahan masyarakat. Pelanggan PLN pasti memasang jaringan listriknya di rumah atau bangunan usaha lainnya. Tak mungkin lahan kosong dipasang meteran listrik," sebut Tonny.
Nah dari data pelanggan PLN tersebut, lanjut dia, pihaknya jadi tahu mana yang sudah ada bangunannya, dan mana yang masih berupa lahan dan belum ada bangunan di atasnya.
"Nominal pajak PBB yang harus dibayar antara lahan yang masih kosong dengan yang sudah ada bangunannya, tentu berbeda. Ini menjadi tambahan pendapatan bagi daerah," terang Tonny.
Selain PBB, pihaknya juga fokus memenuhi pendapatan dari pajak BPHTB. Tahun ini, target pajak BPHTB naik menjadi Rp20 miliar dari sebelumnya Rp18 miliar.
"Pajak BPHTB ini sebenarnya sulit diprediksi karena berhubungan dengan jual beli tanah di masyarakat. Tapi Insya Allah bisa terpenuhi target tersebut," ungkapnya.
Tahun lalu, Tonny menyebutkan, Bappenda mendapatkan tambahan hampir 2 miliar dari BPHTB yang disetorkan PT Joshua yang berada di Kecamatan Cidahu. Perusahaan yang bergerak di garmen tersebut menyetorkan BPHTB lebih dari 1,9 miliar kepada Pemkab Kuningan.
Awalnya, tambah Tonny, tahun 2022 target BPHTB sebesar 18 miliar. Tapi kemudian memperoleh Rp20 miliar berkat pembayaran BPHTB oleh PT Joshua.
"Tahun ini sebenarnya ada perusahaan besar di wilayah Kuningan utara yang sudah membebaskan lahan warga. Tapi pihak perusahaan belum mengurus BPHTB nya. Kami memperkirakan nilai yang harus dibayarnya lebih dari 2 miliar," pungkas Tonny. (Agus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
