PIRAKU? Tutupi Gagal Bayar, Anggaran SKPD Dipangkas Tapi Uang Dewan Aman-Aman Saja

"Saya menduga, yang direfocusing itu hanya anggaran seluruh SKPD saja. Untuk pokir wakil rakyat, kelihatannya aman-aman saja," ungkapnya.

Terlepas berapa besaran anggaran pokir yang diperuntukkan bagi anggota dewan, namun sudah seharusnya wakil rakyat juga legowo.

BACA JUGA:INI DIA, Tugas Pansus Gagal Bayar Usulan Fraksi DPRD Kuningan

BACA JUGA:JANGAN KAGET! Ada OTT di Kuningan, Terjadi di Tiga Lokasi Dalam Sehari

"Artinya, jika skenario pembayaran tunda bayar jadi melalui kebijakan refocusing, maka harusnya muncul kearifan dari anggota dewan yang terhormat," katanya.

Soedjarwo berharap, para anggota dewan bisa berbesar hati jika anggarannya terganggu oleh refocusing.

"Yakni untuk merelakan anggaran pokir terdampak refocusing," pintanya.

Menurut dia, jika kebijakan refocusing anggaran untuk melunasi tunda bayar dan anggaran pokir tidak bersedia diganggu, tentu akan ada stigma kurang baik.

BACA JUGA:Supaya Melek Digital, Anggota Polres Kuningan Jalani Pelatihan

BACA JUGA:4 Pemilik SPBU di Kuningan, Ada Nama Mantan Manajer Persija Jakarta

"Dikhawatirkan akan muncul sikap kurang simpati masyarakat terhadap mereka yang berjuluk Yang Terhormat," katanya.

Selama tahun 2023, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kuningan, banar-benar harus mengencangkan ikat pinggang.

Menyusul rencana pemangkasan anggaran atau recofusing oleh Bupati Acep Purnama, guna menutupi pembayaran utang tahun 2022 lalu ke pihak ketiga.

Besaran pemangkasan anggaran SKPD bervariasi antara 50 sampai 60 persen. Dengan pemangkasan ini, berimbas terhadap program kerja yang sudah direncanakan setiap SKPD di tahun 2023.

BACA JUGA:CATAT, 3 Kecamatan di Kuningan Ini TERNYATA Jumlah Perempuannya Lebih Banyak

Sumber: