Disorot Fraksi PKS Soal Puluhan Temuan LHP BPK RI, Begini Jawaban Bupati Kuningan di Sidang Paripurna
Editor:
Agus Sugiarto|
Rabu 28-06-2023,10:36 WIB
Bupati H Acep Purnama hadir dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Selasa 27 Juni 2023.--
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Bupati H Acep Purnama hadir dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Selasa 27 Juni 2023.
Bukan hanya Bupati Acep saja namun juga Wabup HM Ridho Suganda, Sekda H Dian Rachmat Yanuar dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kuningan menyaksikan acara itu.
Sedangkan seluruh wakil rakyat mulai pimpinan, wakil pimpinan, ketua fraksi dan anggota hadir dalam sidang paripurna tersebut.
BACA JUGA:ALHAMDULILLAH, Urunan Selama Setahun, Akhirnya Pegawai BKPSDM Kuningan Tahun Ini Kurban Sapi
Dari atas podium, Bupati H Acrp Purnama atas nama Pemkab Kuningan memberikan jawaban terkait kritikan soal temuan LHP BPK RI terhadap laporan keuangan pemda di tahun 2022.
Malahan Bupati Acep mengaku sependapat dengan yang disampaikan Fraksi PKS DPRD Kuningan yang menyoroti temuan tersebut beberapa waktu lalu.
Menurut bupati, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangun daerah.
"Khususnya dalam hal optimalisasi atas pencapaian pendapatan daerah. Sehingga peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat terwujud,” kata Bupati Acep.
BACA JUGA:Penagih Utang di Kuningan Terancam Hukuman Penjara 15 Tahun, Diduga Cabuli Bocah Usia 9 Tahun
BACA JUGA:TK Al Kariim Lengkong Garawangi Rayakan Kelulusan, Puluhan Muridnya Lanjutkan Pendidikan ke SD
Jika melihat perolehan PAD di tahun 2022 lalu, kata bupati, Kabupaten Kuningan meraih Rp346,59 miliar. Jumlah ini naik sekitar 0,79 persen dari nilai realisasi PAD di tahun 2021.
Namun ada beberapa kendala yang dihadapi.
Antara lain pengembangan pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal, dikarenakan sangat terbatasnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
"Kami akui, kinerja SKPD penghasil PAD yang belum optimal. Prosentase kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah yang masih rendah, serta penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal,” aku bupati.
Karena itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, pihaknya melalui Bappenda terus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi.
"Sehingga kemudian menetapkan arah kebijakan pendapatan daerah, serta menyusun berbagai strategi maupun mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung peningkatan PAD," katanya
Menurut Acep, Bappenda akan terus berupaya mengembangkan, dan memperluas layanan perpajakan daerah.
Bappenda saat ini sedang membangun aplikasi Sippamamad yakni sistem informasi yang dirancang untuk dapat menyediakan fitur pendataan.
BACA JUGA:Navigate to The MAX: Tour de Sumatera, Jelajah Ratusan Kilometer untuk Nikmati Eksotisme Pagar Alam
"Aplikasi ini juga sekaligus pemutakhiran data perpajakan daerah yang dapat diakses secara partisipatif oleh masyarakat wajib pajak maupun oleh pihak desa. Upaya itu dalam rangka pemutakhiran data perpajakan serta peningkatan potensi pajak," sebut orang nomor satu di Kabupaten Kuningan tersebut.
Pengembangan sistem informasi ini, lanjut bupati, akan terus diupayakan. Tujuannya agar dapat menyediakan layanan pembayaran seluruh jenis pajak daerah hanya dalam satu screen smartphone sehingga dapat diakses masyarakat wajib pajak.
"Kerja sama sekaligus partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting, dalam upaya meningkatkan PAD Kuningan," pungkas bupati. (Agus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
