Sempat Ada Perbedaan, LPj Pelaksanaan APBD 2021 Akhirnya Disetuji DPRD Kabupaten Kuningan

WTP tidak bisa menggambarkan mengenai aspek efisiensi maupun praktik korupsi suatu instansi.

“Pemerintah daerah tetap harus selalu waspada dan meningkatkan kinerja pengelolaan APBD. OPD harus melihat secara rinci design dari penggunaan anggaran, terutama aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut,” pesan Etik.

BACA JUGA:PT Pertamina Naikkan Harga Gas Nonsubsidi, Pedagang Kesulitan Menjual

Kemudian, semua temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI maupun DPRD Kabupaten Kuningan, dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama. 

Pemerintah daerah juga agar lebih optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap Dana Perimbangan bisa lebih ditekan.

“Selain itu, agar pemerintah daerah lebih optimal lagi dalam menggarap sektor pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” harapnya. (muh)

Sumber: