Apa Kabar Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan ? Begini Jawaban Bupati Kuningan

Apa Kabar Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan ? Begini Jawaban Bupati Kuningan

Bupati Kuningan, H Acep Purnama memaparkan perkembangan pembangunan jalan lingkar timur selatan (JLTS) yang akan dibiayai Kementrian PUPR dan APBN. (Agus Sugiharto)--

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Pembangunan jalan lingkar timur selatan (JLTS) oleh Pemkab Kuningan masih berkutat dalam masalah penyediaan lahan.

Jalan yang membentang dari Kertawangunan hingga Windujanten, Kadugede ini adalah ide dari Bupati Kuningan, H Acep Purnama.

BACA JUGA:TNI dan Rakyat Deteksi Dini Potensi Gangguan Keamanan, 5.000 Masyarakat Kuningan Jadi Mitra Babinsa

JLTS akan menghubungkan dua ruas jalan baru yang sudah ada sebelumnya di Kabupaten Kuningan.

Yakni jalan lingkar timur (Jalintim) dan jalan baru Kedungarum-Ancaran. 

Progres pembangunan JLTS yang launchingnya sudah digelar awal tahun 2023, masih terkendala pembebasan lahan.

Hingga di penghujung masa jabatan Bupati Acep Purnama-Wabup Ridho Suganda, masih tersisa sekitar 1 kilometer lahan warga yang belum dibayar oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA:Ini Kisah Perjuangan Damkar Kuningan Selamatkan Indri Yuliasari, Gadis Malang yang tidak Diterima Keluarganya

Ini diakui Bupati Acep kala launching pembangunan jalan baru Cipari-Cisantana, Selasa 5 September 2023.

Jalan baru sepanjang 2,2 kilometer tersebut dikerjakan PT Mahakarya Limac, rekanan dari Jakarta dengan nilai total investasi hampir Rp23 miliar. 

"Untuk jalan lingkar timur selatan, progresnya tetap berjalan. Namun masih ada kendala pembebasan lahan. Lahan yang masih tersisa dan belum dibebaskan sekitar 1 kilometer. Sebelum akhir tahun, Insya Allah pembebasan lahan bisa rampung," jelas Bupati Acep, Selasa 5 September.

BACA JUGA:Nama Pelamar yang Gagal Lulus Seleksi Calon Direktur PAM Masih Misterius, Ketua Pansel: Saya Lupa Namanya

Faktor utama terhambatnya pembebasan lahan karena terkendala masalah anggaran yang dimiliki Pemkab Kuningan.

Sehingga pemerintah daerah melakukan upaya lain dengan melakukan lobi ke provinsi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: