Stok Blanko KTP Menipis, Disdukcapil Kuningan Kelimpungan
Reporter:
Agus Sugiarto|
Editor:
Agus Sugiarto|
Rabu 11-01-2023,14:27 WIB
Warga Lebaksiuh, Ciawigebang, Fiyani memperlihat suket pembuatan E-KTP milik adiknya yang tak kunjung selesai sejak November tahun lalu. (Agus Sugiarto)--
Radarkuningan.com, KUNINGAN- Warga Kabupaten Kuningan yang ingin membuat E-KTP wajib bersabar. Penyebabnya, stok blanko E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuningan mulai menipis. Hingga haru ini, Rabu 11 Januari 2023, stok blanko yang tersedia di Disdukcapil hanya 925 buah saja.
Stok blanko yang sudah kritis itu sebenarnya dirasakan sejak bulan November 2022. Banyak pembuat E-KTP yang terpaksa harus menunggu beberapa bulan. Hingga Januari 2023, banyak warga yang membuat E-KTP di bulan November dan bulan berikutnya, belum bisa mengambilnya.
Misalnya dialami wanita asal Desa Lebaksiuh, Kecamatan Ciawigebang, Kuningan, Fiyani. Perempuan berjilbab itu sudah dua kali datang ke kantor Disdukcapil Kuningan untuk menanyakan KTP milik adiknya. Dia terpaksa harus pulang pergi Lebaksiuh-Kuningan karena sang adik sudah berangkat kerja ke Semarang.
"Bulan November tahun lalu, adik saya membuat E-KTP. Tapi sampai sekarang belum selesai. Sudah dua kali saya ke Disdukcapil, dan jawaban petugas tetap sama. Bahkan petugas meminta saya untuk menanyakannya ke kantor Kecamatan Ciawigebang," kata Fiyani kepada radarkuningan.com, Rabu 11 Januari 2023.
Sedangkan Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kuningan, Helmi Johar memgakui jika blanko E-KTP semakin menyusut. Sampai hari Rabu, hanya tersisa 925 blanko saja. Padahal dalam sehari menghabiskan seribu blanko E-KTP.
Untuk menutupi kekurangan blanko, pihaknya langsung jemput bola ke Jakarta. "Insya Allah secepatnya kami memperoleh sebanyak 3.000 blanko KTP. Kami langsung berangkat ke Jakarta untuk mengambilnya. Sebab dikhawatirkan stok yang ada sekarang akan habis," tutur Helmi.
Terkait kartu identitas digital (IKD), Helmi menerangkan sudah mulai diterapkan di Kuningan. Namun yang menjadi sasaran IKD baru di kalangan PNS saja. Pihaknya memang baru melakukan sosialisasi di lingkungan instansi pemerintah. Untuk sosialisasi ke masayarakat umum akan dilakukan setelah instansi selesai
"Sudah 4.173 PNS dari 29 instansi yang sudah menggunakan identitas kependudukan digital. Tahun ini kami menargetkan 25 persen. Masyarakat bisa mendownload aplikasi di playstore. Cara untuk mendaftar identitas digital juga cukup mudah," terang Helmi. (Agus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: