INI DIA, Tugas Pansus Gagal Bayar Usulan Fraksi DPRD Kuningan

 "Audiensi silakan, demo silakan, tapi jangan mogok, kan ada konsekuensinya. Saya minta kepada aparat hukum untuk mencari siapa penyebarnya," pinta Nuzul, di hadapan wartawan, Selasa 7 Februari 2023.

Adapun Lima fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, mendesak pembentukan Pansus perihal gagal bayar yang dialami Pemda Kuningan APBD Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA:Tertangkap Basah Bawa Ganja, YM Terancam Hukuman 5 Tahun

BACA JUGA:Soal Desakan Pansus Gagal Bayar, Ketua DPRD Kuningan: Ya Silakan Saja

Desakan pembentukan Pansus Gagal Bayar dilakukan lima fraksi dengan pernyataan sikap terbuka yang disampaikan ketua dan wakil fraksi masing-masing, di Press Room Gedung Dewan, Senin 6 Februari 2023.

Kelima fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PPP. 

Kelimanya, merupakan fraksi yang sebelumnya sudah mengusulkan pembentukan Pansus melalui surat resmi ke Ketua DPRD melalui kesekretariatan.

Menurut Ketua Fraksi PPP dr Toto Taufiqurrohman, pembentukan Pansus Gagal Bayar harus dilakukan. 

BACA JUGA:Geger Kredit Fiktif Karangbaru, Giliran Pimpinan Bank Dipanggil Muspika Ciwaru

BACA JUGA:Cara Kerja dan 'Bagi Hasil' Kredit Fiktif ala Oknum Perangkat Desa Karangbaru

Menurutnya, dengan Pansus ini, nantinya DPRD juga bisa jadi corong penjelasan yang paripurna untuk masyarakat.

“Pada dasarnya Kami setuju pansus, sehingga apapun nanti hasilnya bagaimana akar masalahnya bisa kita perbaiki sehingga tidak akan terjadi pengulangan gagal bayar,” kata Toto.

Dengan Pansus ini, lanjutnya, maka akan terang benderang sebenarnya berapa dan kemana saja total yang belum dibayar Pemda pada APBD Tahun Anggaran 2022 kemarin.

“Kami mendengar bahwa hutang Pemda, Ada yang bilang 100 sekian milyar, ada yang bilang 300 sekian milyar,” sebut Toto.

BACA JUGA:Emang Paling Digital, Bank Mandiri Torehkan Kinerja Apik di 2022

Sumber: