Usulan Pembentukan Pansus Terkesan Dipaksakan, Berikut Jawaban Fraksi

Mengenai usulan pembentukan pansus yang terkesan tergesa-gesa, Toto menyebut hal tersebut merupakan keharusan.

Karena menurut Toto, pihaknya mempunyai kewajiban mengetahui segala hal tentang langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA:Tradisi Ratib Milik Desa Sangkanerang, 100 Orang Adzan Untuk Tolak Bala

BACA JUGA:Sudah Sebulan Kabel PLN Tutup Akses Jalan, Warga Cisukadana 'Ngamuk'

"Ini sudah berlangsung sejak Januari, kita belum menerima berkas apa pun tentang apa yang sudah dibayar," katanya.

Ditegaskan Toto, gagal bayar tersebut jangan dianggap enteng karena menyangkut banyak orang.

"Kami mendorong segera, karena menyangkut harkat hidup orang banyak yang ditunggu dapur masing-masing rumah," tegasnya.

Usulan pembentukan pansus gagal bayar disuarakan oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA:TENANG, Anggaran Pokir Tak Ikut Dipangkas, Pengamat: Harusnya Biar Adil Direfocusing

BACA JUGA:PUNYA Niat Nambah Istri Lagi Tapi Belum Kesampaian, Coba Angkat Batu Jubleg Ini

Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan lima perwakilan fraksi dan ketua fraksi ke ruangan Ujang Kosasih, Wakil Ketua DPRD Kuningan, Kamis 9 Februari 2023.

Kelimanya sengaja mememui Ujang untuk menanyakan kelanjutan surat usulan pembentukan pansus gagal bayar Pemkab Kuningan.

Kelima anggota dewan yang bertandang ke ruangan wakil ketua itu yakni Dede Sudrajat dari Fraksi PKS, Yudi Budiana dari Fraksi Golkar. Kemudian dari Fraksi Demokrat, Toto Hartono, Fraksi Gerindra-Bintang diwakili Deki Zaenal Mutaqin dan Toto Taufikurrahman Kosim dari PPP.

Terkait pembentukan Pansus Gagal Bayar, Ujang menjelaskan bahwa hari Jumat 10 Februari 2023, akan dilakukan rapat pimpinan DPRD. Menurut Ujang, Ketua DPRD sudah menerima surat dari 7 fraksi. 

BACA JUGA:Supaya Melek Digital, Anggota Polres Kuningan Jalani Pelatihan

Sumber: